Harianblora.com - Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si selaku sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Blora, pada Kamis siang (4/6/2020) kembali menyampaikan update perkembangan persebaran virus Corona.
Dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Sekda menyampaikan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus Covid-19. Jumlah kasus yang telah terkonfirmasi positif tetap seperti kemarin yakni 30 kasus.
“Yang positif masih sama yakni 30 kasus, rinciannya 22 dirawat, 3 meninggal dan 5 sembuh. Kita berharap akan semakin banyak yang sembuh karena kondisi pasien sudah banyak yang membaik,” ucap Sekda.
Namun demikian, jumlah pasien reaktif Rapid-Test menurutnya masih cukup banyak yakni mencapai 117 orang. Sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaannya.
“Adapun PDP masih ada 6 yang diawasi, ODP 24 orang, dan OTG 129 orang. Jumlah pemudik sendiri hingga semalam sudah mencapai 36.469 jiwa,” lanjut Sekda.
Dengan data tersebut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna mencegah potensi persebaran dan penularannya.
Dengan didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Sekda menyampaikan bahwa hari ini tidak ada penambahan kasus Covid-19. Jumlah kasus yang telah terkonfirmasi positif tetap seperti kemarin yakni 30 kasus.
“Yang positif masih sama yakni 30 kasus, rinciannya 22 dirawat, 3 meninggal dan 5 sembuh. Kita berharap akan semakin banyak yang sembuh karena kondisi pasien sudah banyak yang membaik,” ucap Sekda.
Namun demikian, jumlah pasien reaktif Rapid-Test menurutnya masih cukup banyak yakni mencapai 117 orang. Sehingga masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaannya.
“Adapun PDP masih ada 6 yang diawasi, ODP 24 orang, dan OTG 129 orang. Jumlah pemudik sendiri hingga semalam sudah mencapai 36.469 jiwa,” lanjut Sekda.
Dengan data tersebut, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan guna mencegah potensi persebaran dan penularannya.
“Bapak Ibu semuanya, saudaraku dimanapun berada. Kita harus lebih meningkatkan kedisiplinan, baik disiplin diri sendiri, disiplin lingkungan dan semuanya untuk memperhatikan kesehatan. Karena jika tidak disiplin, akan sangat sulit memutus rantai persebarannya. Terapkan protokol kesehatan yang sering disampaikan di berbagai media,” terang Sekda.
Selanjutnya, Sekda mengatakan bahwa mulai besok seluruh ASN mulai masuk seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai awal penerapan normal baru di Kabupaten Blora.
“Besok semua ASN mulai masuk untuk kerja di kantor, sudah tidak ada lagi yang WFH (Work From Home). Sehingga kami minta seluruh Dinas/OPD bisa mempersiapkan penerapan protokol kesehatan, dan menata kantornya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bisa memberikan pelayanan masyarakat dengan baik,” tambah Sekda.
Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, stakeholder terkait dan komunitas sosial lainnya yang terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna mencegah persebaran Covid-19.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, SKM, M.Kes, menambahkan bahwa ada beberapa indikator penting dalam kesehatan, yakni yang pertama indikator epidemologi.
“Indikator epidemologi diukur dari jumlah kasus yang ada, yakni di Blora masih ada peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah indikator kesehatan masyarakat yang diukur melalui kegiatan rapid-test yang kita lakukan lebih dari 2000 specimen, dengan hasil yang reaktif sekitar 11-12 persen. Jadi secara kesehatan masyarakat masih ada resiko terjadinya penularan di masyarakat,” terang Lilik Hernanto.
Dirinya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, stakeholder terkait dan komunitas sosial lainnya yang terus melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna mencegah persebaran Covid-19.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, SKM, M.Kes, menambahkan bahwa ada beberapa indikator penting dalam kesehatan, yakni yang pertama indikator epidemologi.
“Indikator epidemologi diukur dari jumlah kasus yang ada, yakni di Blora masih ada peningkatan tetapi tidak terlalu tinggi. Lalu yang kedua adalah indikator kesehatan masyarakat yang diukur melalui kegiatan rapid-test yang kita lakukan lebih dari 2000 specimen, dengan hasil yang reaktif sekitar 11-12 persen. Jadi secara kesehatan masyarakat masih ada resiko terjadinya penularan di masyarakat,” terang Lilik Hernanto.
Yang ketiga menurutnya adalah indikator pelayanan kesehatan yang diukur dari jumlah angka kesembuhan. Diketahui bersama dalam beberapa hari terakhir angka kesembuhan di Blora ada kecenderungan terus naik yang mana saat ini sudah ada 5 pasien sembuh dan diperkiraan akan terus bertambah.
“Tetap semangat, mungkin semuanya capek, ada yang bosan. Mau tidak mau, siap tidak siap kita harus mau berubah. Kita tidak tahu sampaikan Covid-19 ini ada di sekitar kita. Kita harus tetap beraktifitas seperti biasa tanpa harus sakit sehingga harus mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.
Terakhir, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Dwi Edy Setyawan, S.STP menambahkan, pihaknya sebagai dinas yang mengurusi penyaluran BLT Dana Desa untuk penanganan dampak Covid-19, ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan penyaluran BLT Dana Desa untuk tahap kedua atau bulan kedua.
“Alhamdulillah untuk tahap pertama atau bulan pertama sudah berjalan lancar mulai 15 Mei lalu hingga 20 Mei 2020, dan Blora menjadi salah satu Kabupaten tercepat di Jawa Tengah yang menyalurkan BLT Dana Desa bersama dengan Kabupaten Kendal,” ungkapnya.
Sedangkan untuk persiapan penyaluran bulan kedua, menurutnya saat ini masing-masing desa sedang melaksanakan musyawarah desa (musdes) khusus untuk verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat. Karena masih dijumpai penerima ganda dan keluarga non DTKS yang belum masuk data penerima BLT Dana Desa.
“Bagi keluarga miskin non DTKS yang belum mendapatkan BLT Dana Desa pada bulan pertama bisa dimasukkan penyaluran pada bulan kedua melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan BPD, LKMD, RT, RW dan lainnya secara terbuka, jangan sampai timbul anggapan yang dapat hanya orang dekat Kades, serta revisi peraturan kepala desa tentang penerima BLT Dana Desa. Diharapkan data penerima pada usulan bulan kedua benar-benar fix dan valid,” tegas Dwi Edy Setyawan, S.STP.
Adapun untuk Pemerintah Desa, diminta untuk bisa menfasilitasi masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan dan kartu keluarga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
Terakhir, Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Dwi Edy Setyawan, S.STP menambahkan, pihaknya sebagai dinas yang mengurusi penyaluran BLT Dana Desa untuk penanganan dampak Covid-19, ingin menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan penyaluran BLT Dana Desa untuk tahap kedua atau bulan kedua.
“Alhamdulillah untuk tahap pertama atau bulan pertama sudah berjalan lancar mulai 15 Mei lalu hingga 20 Mei 2020, dan Blora menjadi salah satu Kabupaten tercepat di Jawa Tengah yang menyalurkan BLT Dana Desa bersama dengan Kabupaten Kendal,” ungkapnya.
Sedangkan untuk persiapan penyaluran bulan kedua, menurutnya saat ini masing-masing desa sedang melaksanakan musyawarah desa (musdes) khusus untuk verifikasi dan validasi keluarga penerima manfaat. Karena masih dijumpai penerima ganda dan keluarga non DTKS yang belum masuk data penerima BLT Dana Desa.
“Bagi keluarga miskin non DTKS yang belum mendapatkan BLT Dana Desa pada bulan pertama bisa dimasukkan penyaluran pada bulan kedua melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan BPD, LKMD, RT, RW dan lainnya secara terbuka, jangan sampai timbul anggapan yang dapat hanya orang dekat Kades, serta revisi peraturan kepala desa tentang penerima BLT Dana Desa. Diharapkan data penerima pada usulan bulan kedua benar-benar fix dan valid,” tegas Dwi Edy Setyawan, S.STP.
Adapun untuk Pemerintah Desa, diminta untuk bisa menfasilitasi masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan dan kartu keluarga ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
“Data penerima kami minta untuk bisa diumumkan secara terbuka. Bisa ditempel di tempat strategis desa atau diumumkan melalui pengumuman pengeras suara untuk keterbukaan publik serta fungsi pengawasan,” pungkasnya. (HB33/Hms).
0 comments:
Post a Comment