Harianblora.com - Prestasi yang membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tahun ini, Kabupaten yang berada di ujung timur Jawa Tengah ini kembali berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LPKD Tahun Anggaran 2019.
Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, SE, MM, secara virtual melalui video conference yang dilakukan Senin siang (27/4/2020), dari kantornya kepada Bupati Djoko Nugroho dan Ketua DPRD HM. Dasum, SE, MMA yang berada di ruang rapat Bupati Blora.
“Penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena saat ini kita semua sedang mengalami pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing sesuai anjuran Presiden. Maka dari itu izinkanlah kami menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD ini secara online, virtual dengan video conference,” ucap Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali.
Pemberian predikat Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, SE, MM, secara virtual melalui video conference yang dilakukan Senin siang (27/4/2020), dari kantornya kepada Bupati Djoko Nugroho dan Ketua DPRD HM. Dasum, SE, MMA yang berada di ruang rapat Bupati Blora.
“Penyelenggaraan penyerahan hasil pemeriksaan LKPD untuk tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena saat ini kita semua sedang mengalami pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing sesuai anjuran Presiden. Maka dari itu izinkanlah kami menyampaikan hasil pemeriksaan LKPD ini secara online, virtual dengan video conference,” ucap Ketua BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali.
Penandatanganan dokumen penyerahan hasil pemeriksaan LKPD dilakukan kedua belah pihak di masing-masing tempat, kemudian ditunjukkan ke depan kamera video conference, untuk selanjutnya dikirim (saling bertukar), antara BPK RI Perwakilan Jateng dengan Pemkab Blora, dalam hal ini Bupati (eksekutif) dan Ketua DPRD (legislatif).
Pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blora yang telah tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sebelumnya kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Blora yang sudah tepat waktu mengirimkan LPKD nya kepada BPK. Di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang paling awal, salah satunya Blora. Semoga kedepan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi,” sambung Ayub Amali.
Sementara itu, menurutnya setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK, pihaknya menetapkan Kabupaten Blora kembali memperoleh predikat Opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2019.
“Selamat untuk Kabupaten Blora yang berhasil mempertahankan predikat WTP nya untuk keenam kalinya. Semoga terus ada perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,”
Selanjutnya, pihaknya berpesan agar dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2020 ini pemerintah daerah bisa lebih hati-hati. Terutama karena banyaknya pergeseran anggaran yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah terkait refocusing guna penanganan darurat pandemi Covid-19.
Bupati Djoko Nugroho pun menyatakan rasa syukur sekaligus bangga dengan raihan WTP keenam kalinya. Bupati berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan.
Pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Blora yang telah tepat waktu mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerahnya kepada BPK RI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sebelumnya kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Blora yang sudah tepat waktu mengirimkan LPKD nya kepada BPK. Di Jawa Tengah ada lima kabupaten yang paling awal, salah satunya Blora. Semoga kedepan bisa dipertahankan dan lebih baik lagi,” sambung Ayub Amali.
Sementara itu, menurutnya setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK, pihaknya menetapkan Kabupaten Blora kembali memperoleh predikat Opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2019.
“Selamat untuk Kabupaten Blora yang berhasil mempertahankan predikat WTP nya untuk keenam kalinya. Semoga terus ada perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,”
Selanjutnya, pihaknya berpesan agar dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2020 ini pemerintah daerah bisa lebih hati-hati. Terutama karena banyaknya pergeseran anggaran yang dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga daerah terkait refocusing guna penanganan darurat pandemi Covid-19.
Bupati Djoko Nugroho pun menyatakan rasa syukur sekaligus bangga dengan raihan WTP keenam kalinya. Bupati berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan.
“Alhamdulillah Kabupaten Blora kembali meraih dan mempertahankan predikat Opini WTP. Catatan yang ada akan segera kami tindaklanjuti. Terima kasih kepada semua unsur pemerintahan yang sudah bekerja keras baik dari eksekutif maupun lefislatif. Semoga kerjasama ini kedepan bisa lebih baik lagi,” ucap Bupati.
Dengan diraihnya kembali Opini WTP tahun ini, maka Kabupaten Blora sudah enam kali berturut-turut memperoleh penghargaan yang diberikan kepada Daerah yang dinilai baik dalam penyelenggaraan laporan keuangan. Dimulai sejak LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 dan tahun ini Opini WTP atas LKPD 2019.
Adapun Ketua DPRD Blora, HM. Dasum, SE, MMA, juga berterimakasih kepada Pemkab Blora dalam hal ini eksekutif (Bupati dan jajarannya), yang telah melaksanakan pemerintahan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga terus memperoleh WTP dari BPK.
“Kami berharap kedepan bisa lebih baik lagi, eksekutif bisa lebih kompak lagi dengan legislatif. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora sebelumnya telah melaksanakan penyerahan dokumen laporan keuangan atas pelaksanaan kerja tahun anggaran 2019 ke BPK Perwakilan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020.
“Kami berharap kedepan bisa lebih baik lagi, eksekutif bisa lebih kompak lagi dengan legislatif. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora bisa berjalan dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan,” ungkapnya.
Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora sebelumnya telah melaksanakan penyerahan dokumen laporan keuangan atas pelaksanaan kerja tahun anggaran 2019 ke BPK Perwakilan Jawa Tengah, pada tanggal 28 Februari 2020.
“Alhamdulillah kini hasilnya sudah keluar dan kita kembali meraih WTP. Tadi penyerahannya juga bersamaan dengan Kabupaten Karanganyar,” ujar Sekda.
Turut menyaksikan acara tersebut, Kepala Bappeda, Kepala BPPKAD, Inspektur Daerah, Kepala Dinkominfo, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta pejabat teknis terkait lainnya. Acara berlangsung lancar hingga pukul 15.00 WIB. (HB33/Hms).
Turut menyaksikan acara tersebut, Kepala Bappeda, Kepala BPPKAD, Inspektur Daerah, Kepala Dinkominfo, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta pejabat teknis terkait lainnya. Acara berlangsung lancar hingga pukul 15.00 WIB. (HB33/Hms).
0 comments:
Post a Comment