Harianblora.com - Bupati Djoko Nugroho dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si dan beberapa Kepala OPD terkait pada Kamis siang hingga sore kemarin (9/4/2020) mengikuti rapat koordinasi terbatas (rakortas) secara virtual dengan beberapa menteri dan gubernur.
Rakortas diselenggarakan dalam rangka mendengarkan kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun langkah penanganan Covid-19 di Indonesia yang memang butuh perhatian seluruh pemerintah daerah.
Bertempat di ruang rapat Bupati Blora, rakortas yang dilangsungkan secara virtual dengan video conference ini diikuti oleh beberapa Menteri dan pejabat setingkatnya. Diantaranya Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, Menteri Tenaga Kerja, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BNPB, dan para gubernur.
Rakortas diselenggarakan dalam rangka mendengarkan kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun langkah penanganan Covid-19 di Indonesia yang memang butuh perhatian seluruh pemerintah daerah.
Bertempat di ruang rapat Bupati Blora, rakortas yang dilangsungkan secara virtual dengan video conference ini diikuti oleh beberapa Menteri dan pejabat setingkatnya. Diantaranya Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa PDTT, Menteri Tenaga Kerja, kemudian ada Kapolri, Panglima TNI, hingga Kepala BNPB, dan para gubernur.
Dalam rakortas tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini sedang turun akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu harus dilakukan terobosan-terobosan agar penanganan dampak Covid-19 ini bisa tetap dilaksanakan dengan melakukan pergeseran anggaran.
“Kami yakin penurunkan ekonomi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga di daerah. PAD juga diprediksi menurun. Tempat-tempat wisata sepi, ekonomi masyarakat semakin lesu. Ini harus segera kita sikapi,” ucap Sri Mulyani Indrawati.
“Kami yakin penurunkan ekonomi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga di daerah. PAD juga diprediksi menurun. Tempat-tempat wisata sepi, ekonomi masyarakat semakin lesu. Ini harus segera kita sikapi,” ucap Sri Mulyani Indrawati.
Pihaknya mengajak agar seluruh pemerintah daerah melakukan pergeseran prioritas anggaran kegiatan. Yang diutamakan saat ini adalah untuk menolong masyarakat terlebih dahulu. Baik yang terkena dampak kesehatan, dampak ekonomi dan sosial.
“Kondisi ini memaksa kita semua untuk melakukan perubahan susunan APBD secara radikal. APBD yang sebelumnya ada belanja barang, anggaran perjalanan dinas, pelatihan, pemeliharaan, jasa kantor, honorarium, belanja sewa, bahan material habis pakai, kalau bisa semuanya dikunci saja dulu,” tegas Sri Mulyani Indrawati.
Kemudian yang kedua, ia menyampaikan kebijakan tentang belanja modal yang bersumber dari APBD. Pihaknya meminta agar yang sudah terlanjur kontrak bisa diperpanjang agar masa pembayarannya lebih lama.
Kemudian yang kedua, ia menyampaikan kebijakan tentang belanja modal yang bersumber dari APBD. Pihaknya meminta agar yang sudah terlanjur kontrak bisa diperpanjang agar masa pembayarannya lebih lama.
“Saya tahu daerah pasti ada yang sudah terlanjut kontrak. Kalau belanja modal yang sudah terlanjur kontrak. Saya minta kalau bisa dilakukan negosiasi diperpanjang kontraknya. Katakanlah jika suatu pekerjaan harus selesai dalam satu tahun ini, bilang sama mereka bisa gak kegiatan ini diselesaikan hingga tahun depan sehingga cicilan bayarnya lebih panjang. Sehingga belanja modalnya ada yang bisa kita hemat untuk tujuan yang lain (penanganan Covid-19),” terang Sri Mulyani Indrawati.
Menurutnya itu tidak menyalahi kontrak, karena saat ini kondisinya sedang emergency sehingga butuh untuk menolong rakyat terlebih dahulu. Sehingga kontraktor pun tetap bekerja dan tidak akan bangkrut karena kontraknya diperpanjang.
Sementara itu, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara menyampaikan bahwa Kementeriannya sedang menyiapkan beberapa program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Begitu juga dengan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, yang menyampaikan bahwa Dana Desa akan diarahkan untuk jarring pengaman sosial. Yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Desa Tanggap Covid-19.
“Secara teknisnya nanti akan kami kirimkan surat ke tingkat daerah,” ucap Menteri Desa.
Adapun Menkopolhukam, Mahfud MD, meminta agar nantinya dalam penyaluran bantuan sosial ini bisa dikawal dan dipantau menyeluruh sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pihaknya meminta TNI Polri untuk ikut berperan dalam pengawasannya hingga tingkat desa.
Merespon beberapa kebijakan Menteri tersebut, Bupati Djoko Nugroho merasa perlu dalam waktu dekat ini segera menggelar rapat bersama dengan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Blora. Tujuannya agar bisa bersama-sama menyatukan langkah, mengawal terlaksananya penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Secara teknisnya nanti akan kami kirimkan surat ke tingkat daerah,” ucap Menteri Desa.
Adapun Menkopolhukam, Mahfud MD, meminta agar nantinya dalam penyaluran bantuan sosial ini bisa dikawal dan dipantau menyeluruh sehingga tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pihaknya meminta TNI Polri untuk ikut berperan dalam pengawasannya hingga tingkat desa.
Merespon beberapa kebijakan Menteri tersebut, Bupati Djoko Nugroho merasa perlu dalam waktu dekat ini segera menggelar rapat bersama dengan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Blora. Tujuannya agar bisa bersama-sama menyatukan langkah, mengawal terlaksananya penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
“Kita akan segera rapatkan dengan APH. Rakortas video conference ini tadi saya rasa sangat bagus. Ada banyak kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan dan perlu kita sikapi bersama,” ujar Bupati. (HB44/Hms).
0 comments:
Post a Comment