Harianblora.com - Guna meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Blora, jajaran Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa) pada hari Rabu (15/5/2019) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Bupati Blora.
Kunker dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi dan diikuti oleh Field Manager Pertamina EP 4 Cepu, Afwan Daroni; External Affairs Manager Exxon Mobil, Dave A. Seta; serta perwakilan Pertamina EP Cepu ADK, Muhammad Karyanto.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Djoko Nugroho dan Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si bersama beberapa Kepala OPD terkait, diantaranya Kepala Bappeda, Sekretaris DPMPTSP, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi, Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Migas, Kepala Bagian Perekonomian serta Kepala Bagian Humas dan Protokol.
“Terimakasih Bapak Bupati yang telah bersedia menerima kami untuk melakukan koordinasi terkait industri migas di Kabupaten Blora. Kami ingin menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Blora agar seluruh kegiatan migas berjalan lancar dan membawa manfaat untuk daerah,” ungkap Nurwahidi.
Gayung bersambut, kedatangan jajaran SKK Migas inipun dimanfaatkan Bupati Djoko Nugroho untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Blora. Yang pertama adalah akan beroperasinya produksi migas oleh Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPC ADK). Bupati mempertanyakan manfaat apa yang bisa dirasakan Kabupaten Blora atas adanya produksi ini.
“Produksi migas harus memberikan manfaat untuk daerah di sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rencana produksi PEPC ADK di Kabupaten Blora. Kami mohon agar Pemkab Blora dilibatkan sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktifitas migas nanti,” kata Bupati.
“Produksi migas harus memberikan manfaat untuk daerah di sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rencana produksi PEPC ADK di Kabupaten Blora. Kami mohon agar Pemkab Blora dilibatkan sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktifitas migas nanti,” kata Bupati.
Lantas yang kedua adalah permasalahan jaringan gas rumah tangga (jargas) di wilayah ring satu Central Processing Plant (CPP) Pusat Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih yang ada di Kecamatan Kradenan. Bupati menyayangkan ribuan jaringan yang telah terpasang sejak 2013 hingga kini mangkrak tak teraliri gas.
“Dulu kami ditawari program jargas, saya tidak setuju jika diperuntukkan untuk Blora Kota atau Cepu. Saya putuskan untuk masyarakat desa yang terdapat di ring satu CPP PPGJ Blok Gundih saja agar mereka bisa merasakan manfaat hasil buminya. Namun entah mengapa, dari 4000 jaringan gas rumah tangga yang terpasnag sejak 2013, hingga kini baru sekitar 600 sambungan saja yang teraliri gas. Tolong SKK Migas bisa membantu kami terkait jargas ini,” tegas Bupati.
“Mosok jaringan gas rumah tangga di Semarang sudah bisa mengalir, padahal gas nya dari PPGJ Blok Gundih yang ada di Blora. Sedangkan jaringan gas rumah tangga di Blora sendiri terkesan terbengkalai. Bantu kami komunikasi dengan PGN,” lanjut Bupati.
Bupati ingin agar gas yang diambil dari perut bumi Kabupaten Blora bisa dirasakan manfaatnya untuk warganya dahulu. Warganya saja belum menikmati, namun wilayah lain sudah. Kondisi ini menurut Bupati sangat tidak menguntungkan Blora.
Sementara itu, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya menambahkan jika dahulu pihak dijanjikan mengelola gas sebanyak 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk dikembangkan menjadi bidang usaha daerah. Namun hingga saat ini juga tidak terlaksana.
“Setiap ada pergantian pimpinan, kesepakatan lama selalu dilupakan sehingga Blora selalu dirugikan. Mumpung SKK Migas ke Blora, kami ingin semua ini diluruskan,” ucap Christian Prasetya.
Dirinya juga mempertanyakan kejelasan hak Participating Interest (PI) terhadap pengelolaan Blok Randugunting yang wilayah kerja pertambangannya ada di wilayah Blora dan Rembang. Dimana saat ini Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting sedang melakukan eksplorasi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
“PI itu didasarkan atas wilayah kerja pertambangan (WKP), buka letak sumur migas. Maka sudah seharusnya BUMD Blora bisa ikut PI Blok Randugunting. Namun hingga kini juga belum jelas berapa besar PI yang bisa kita ikuti untuk mengelola blok tersebut. PI beda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada letak mulut sumur,” tegasnya.
Banyaknya permasalahan migas yang terjadi di Kabupaten Blora ini langsung dirangkum oleh jajaran SKK Migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi berjanji akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna mencari jalan terbaik atas seluruh masalah yang diperoleh selama kunjungan di Blora.
“Sebagai orang baru, saya merasa tertantang dengan kondisi Blora ini. Terimakasih atas semua permasalahan yang dikemukakan. Ini semua akan menjadi catatan kami. Kami tidak bisa langsung memberikan jawaban. Sehingga akan kita diskusikan dahulu dengan pihak pihak terkait. Paling tidak dalam dua bulan lagi, SKK Migas akan mengundang Pemkab Blora untuk diskusi lebih mendalam,” janjinya.
Kunjungan kerja diakhiri dengan saling tukar cindera mata, dan foto bersama antara jajaran SKK Migas dan Pemerintah Kabupaten Blora. (Hb44/Hms).
0 comments:
Post a Comment