Pati, Harianblora.com - Bupati Blora, Djoko Nugroho bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Blora dan OPD terkait pada hari Rabu (27/3/2019) menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se Eks Karesidenan Pati. Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Musrenbangwil dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH, MIP.
Dalam acara tersebut, dari lima Bupati se Eks Karesidenan Pati yang mengikuti Musrenbangwil, Bupati Blora, Djoko Nugroho diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan tahun 2020 yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Di hadapan Gubernur, Bupati menyampaikan sepuluh usulan pembangunan yang kesemuanya adalah perbaikan infrastruktur jalan. Diantaranya :
1. Jalan Menden-Megeri diusulkan agar dibantu Banprov Rp 10 miliar
2. Jalan Pilang-Menden diusulkan Rp 5 miliar
3. Jalan Peting-Menden-Medalem diusulkan agar dibantu Banprov Rp 10 miliar
4. Jalan Kedungtuban-Galuk-Blungun-
5. Jalan Jepon-Bogorejo-Jambetelu diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
6. Jalan Seso-Jatirejo diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
7. Jalan Maguan-Tunjungan diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
8. Jalan Kamolan-Banjarejo diusulkan untuk dibantu DAK
9. Jalan Blora-Randublatung diusulkan untuk dibantu DAK
10. Jalan Kunduran-Doplang diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
“Khusus jalan Blora-Randublatung tembus Ngawi kami usulkan agar bisa ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Pasalnya seiring dengan beroperasinya jalan tol Jakarta-Surabaya lewat Ngawi, banyak warga kami yang memilih lewat tol untuk ke Surabaya maupun Jakarta. Sehingga akses akan semakin lancar dan mendorong pertumbuhan ekonomi Blora Selatan,” ucap Bupati Djoko Nugroho.
Begitu juga Jalan Jepon-Bogorejo-Jambetelu diusulkan untuk ditingkatkan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi karena jalur tersebut merupakan penghubung dua Kabupaten di dua Provinsi, yakni Blora Jateng menuju Tuban Jatim.
Selain infrastruktur jalan, Bupati juga meminta dukungan percepatan pembangunan Bandara Ngloram yang tahun ini mulai dilakukan. Sedangkan pembangunan jembatan Bengawan Solo di Medalem saat ini sedang pembuatan Detail Engineering Design (DED), pembangunannya akan dilaksanakan tahun depan oleh Pemkab Bojonegoro.
“Jika seluruh jalan bisa terbangun baik, maka akses perekonomian masyarakat membaik. Sehingga kemiskinan bisa ditekan. Khusus kemiskinan ini, kami sudah petakan 46 desa desa miskin yang butuh intervensi. Mohon izin Pak Gubernur untuk bantuan 813 bedah RTLH akan kami fokuskan ke desa desa miskin saja agar progres nya kelihatan,” lanjut Bupati.
Selanjutnya, Bupati minta izin kepada Gubernur agar bisa diberi kemudahan untuk melakukan pendataan ulang PKH karena saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.
“Masih banyaknya program bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, untuk mengubah itu ternyata kami kesulitan. Mohon bantuannya Pak Gubernur agar bisa secepatnya kita ubah database nya,” ujar Bupati.
Mendengar usulan Bupati, Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Sekda Jateng dan seluruh Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, langsung memberikan respon positifnya.
"Perbaikan infrastruktur jalan memang sangat perlu dilakukan. Kita akan dukung terus. Randublatung-Getas sudah kita anggarkan tahun ini, kedepan kita usulkan kembali lanjutannya," ucap Gubernur.
Soal kemiskinan, Gubernur yang akrab disapa Mas Ganjar ini mengapresiasi Bupati Blora yang telah memetakan desa desa miskin menjadi beberapa prioritas penanggulangan.
"Ini langkah yang bagus. Kita akan dukung, tidak hanya dari APBD saja, coba nanti kita carikan dari CSR. Adanya Baznas di masing masing Kabupaten tolong juga dimaksimalkan untuk ngroyok kemiskinan," lanjut Gubernur.
Masih menurut Gubernur, pihaknya di Pemprov Jateng punya program satu OPD melakukan pendampingan di satu desa miskin. Hal ini ia minta untuk ditiru masing masing Kabupaten.
Selain itu, Universitas Muria Kudus (UMK) yang ikut hadir dalam Musrenbangwil juga diminta Gubernur untuk membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.
“Saya minta perguruan tinggi juga bisa ikut berperan untuk penanggulangan kemiskinan. Disini ada UMK, nanti setelah acara tolong segera agendakan kerjasama dengan Pemkab Blora. Lakukan pendampingan 46 desa miskin disana. Terjunkan mahasiswa untuk KKN berkelanjutan selama lima tahun. Saya ingin lihat nanti hasilnya,” terang Gubernur.
Mengenai perbaikan data Program Keluarga Harapan (PKH), orang nomor satu di Jawa Tengah ingin mengatakan bahwa Jateng merupakan provinsi pertama di Indonesia yang saat ini sedang mengajukan perbaikan database PKH.
Dalam acara tersebut, dari lima Bupati se Eks Karesidenan Pati yang mengikuti Musrenbangwil, Bupati Blora, Djoko Nugroho diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan tahun 2020 yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Di hadapan Gubernur, Bupati menyampaikan sepuluh usulan pembangunan yang kesemuanya adalah perbaikan infrastruktur jalan. Diantaranya :
1. Jalan Menden-Megeri diusulkan agar dibantu Banprov Rp 10 miliar
2. Jalan Pilang-Menden diusulkan Rp 5 miliar
3. Jalan Peting-Menden-Medalem diusulkan agar dibantu Banprov Rp 10 miliar
4. Jalan Kedungtuban-Galuk-Blungun-
5. Jalan Jepon-Bogorejo-Jambetelu diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
6. Jalan Seso-Jatirejo diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
7. Jalan Maguan-Tunjungan diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
8. Jalan Kamolan-Banjarejo diusulkan untuk dibantu DAK
9. Jalan Blora-Randublatung diusulkan untuk dibantu DAK
10. Jalan Kunduran-Doplang diusulkan untuk dibantu Banprov Rp 10 miliar
“Khusus jalan Blora-Randublatung tembus Ngawi kami usulkan agar bisa ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Pasalnya seiring dengan beroperasinya jalan tol Jakarta-Surabaya lewat Ngawi, banyak warga kami yang memilih lewat tol untuk ke Surabaya maupun Jakarta. Sehingga akses akan semakin lancar dan mendorong pertumbuhan ekonomi Blora Selatan,” ucap Bupati Djoko Nugroho.
Begitu juga Jalan Jepon-Bogorejo-Jambetelu diusulkan untuk ditingkatkan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi karena jalur tersebut merupakan penghubung dua Kabupaten di dua Provinsi, yakni Blora Jateng menuju Tuban Jatim.
Selain infrastruktur jalan, Bupati juga meminta dukungan percepatan pembangunan Bandara Ngloram yang tahun ini mulai dilakukan. Sedangkan pembangunan jembatan Bengawan Solo di Medalem saat ini sedang pembuatan Detail Engineering Design (DED), pembangunannya akan dilaksanakan tahun depan oleh Pemkab Bojonegoro.
“Jika seluruh jalan bisa terbangun baik, maka akses perekonomian masyarakat membaik. Sehingga kemiskinan bisa ditekan. Khusus kemiskinan ini, kami sudah petakan 46 desa desa miskin yang butuh intervensi. Mohon izin Pak Gubernur untuk bantuan 813 bedah RTLH akan kami fokuskan ke desa desa miskin saja agar progres nya kelihatan,” lanjut Bupati.
Selanjutnya, Bupati minta izin kepada Gubernur agar bisa diberi kemudahan untuk melakukan pendataan ulang PKH karena saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.
“Masih banyaknya program bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, untuk mengubah itu ternyata kami kesulitan. Mohon bantuannya Pak Gubernur agar bisa secepatnya kita ubah database nya,” ujar Bupati.
Mendengar usulan Bupati, Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Sekda Jateng dan seluruh Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, langsung memberikan respon positifnya.
"Perbaikan infrastruktur jalan memang sangat perlu dilakukan. Kita akan dukung terus. Randublatung-Getas sudah kita anggarkan tahun ini, kedepan kita usulkan kembali lanjutannya," ucap Gubernur.
Soal kemiskinan, Gubernur yang akrab disapa Mas Ganjar ini mengapresiasi Bupati Blora yang telah memetakan desa desa miskin menjadi beberapa prioritas penanggulangan.
"Ini langkah yang bagus. Kita akan dukung, tidak hanya dari APBD saja, coba nanti kita carikan dari CSR. Adanya Baznas di masing masing Kabupaten tolong juga dimaksimalkan untuk ngroyok kemiskinan," lanjut Gubernur.
Masih menurut Gubernur, pihaknya di Pemprov Jateng punya program satu OPD melakukan pendampingan di satu desa miskin. Hal ini ia minta untuk ditiru masing masing Kabupaten.
Selain itu, Universitas Muria Kudus (UMK) yang ikut hadir dalam Musrenbangwil juga diminta Gubernur untuk membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.
“Saya minta perguruan tinggi juga bisa ikut berperan untuk penanggulangan kemiskinan. Disini ada UMK, nanti setelah acara tolong segera agendakan kerjasama dengan Pemkab Blora. Lakukan pendampingan 46 desa miskin disana. Terjunkan mahasiswa untuk KKN berkelanjutan selama lima tahun. Saya ingin lihat nanti hasilnya,” terang Gubernur.
Mengenai perbaikan data Program Keluarga Harapan (PKH), orang nomor satu di Jawa Tengah ingin mengatakan bahwa Jateng merupakan provinsi pertama di Indonesia yang saat ini sedang mengajukan perbaikan database PKH.
“Seperti halnya Blora, kami di jajaran Pemprov juga ingin melakukan perbaikan database PKH. Pak Wakil Gubernur sudah kami tugasi untuk bertemu Menteri Sosial, semoga tidak lama lagi perbaikan database itu bisa kita lakukan,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menyinggung tentang kesulitan Pemkab Blora yang ingin membangun jalan hutan karena terbentur aturan Perhutani. Pihaknya akan ikut mengusahakan agar segera ketemu regulasi yang tepat untuk pemecahan masalahnya.
Karya batik difabel Blora yang dipajang di pemaran UKM dalam acara Musrenbangwil juga berhasil menarik perhatian Gubernur Ganjar Pranowo. Bahkan ia pamerkan kepada seluruh peserta Musrenbangwil bahwa difabel juga bisa berwirausaha.
Kandar, perwakilan difabel Blora yang hadir dalam Musrenbangwil meminta kepada Gubernur untuk memfasilitasi pelatihan dan pendirian bengkel tangan palsu di Kabupaten Blora. Permintaan itupun langsung direspon Gubernur dan meminta agar difabel Blora mengajukan proposal ke Pemprov Jateng.
Sementara itu, Sekda Jawa Tengah, Sri Puryono menambahkan bahwa untuk Bandara Ngloram menurutnya sudah masuk program pembangunan Pemprov Jateng. Pihaknya sudah menganggarkan dana untuk membantu pembebasan lahan guna perluasan area bandara. (Hb44/Hms).
0 comments:
Post a Comment