Blora, Harianblora.com - Perencanaan pembangunan tahun 2020 di Kabupaten Blora mulai disusun tahun ini. Secara bertahap, di masing-masing Kecamatan mulai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Seperti pada hari Rabu (6/2/2019) kemarin, Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan di Ngawen dan Japah. Mewakili Bupati Djoko Nugroho, Wakil Bupati H.Arief Rohman, M.Si bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. Samsul Arief hadir langsung dalam acara tersebut.
Terlebih dahulu menghadiri Musrenbang di Kantor Camat Ngawen, dilanjutkan ke Kantor Camat Japah. Yang mana dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan proses rembugan bersama guna mensinkronkan usulan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dengan usulan masyarakat.
“Semua usulan yang masuk, kita bahas bersama menjadi prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran selanjutnya. Untuk diketahui, fokus Pemerintah Kabupaten Blora saat ini adalah pengurangan kemiskinan, pencegahan dan penanggulangan stunting, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan infrastruktur,” ucap Wakil Bupati.
Dimana saat ini angka kemiskinan Kabupaten Blora di akhir 2018 masih sebesar 11,9 persen, turun satu digit lebih dari pada kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 13,04 persen. Pihaknya ingin data kemiskinan ini benar-benar valid sehingga bisa dijadikan dasar penyusunan kebijakan yang tepat untuk penanggulangannya.
“Kami minta seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk bisa membantu update kondisi kemiskinan di masing-masing wilayah. Tahun ini Pemkab melalui Dinas Sosial akan melakukan pendataan ulang tentang kemiskinan ini, agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Wakil Bupati.
Pendataan kemiskinan inipun menurutnya jangan hanya dilakukan satu kali saja, namun terus diupdate real time sehingga setiap waktu Kepala Desa dan Lurah bisa memberikan perubahan angka kemiskinan di wilayahnya.
“Kami sadar masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran karena kesalahan data. Sehingga tahun ini akan didata ulang. Sehingga butuh peran aktif Kepala Desa, Lurah dan seluruh perangkatnya untuk menyukseskannya. Tolong didata sesuai kondisi di lapangan, jangan dibuat-buat,” tegasnya.
Jika data kemiskinan valid, menurutnya tidak hanya berguna untuk penyaluran bantuan sosial saja. Namun juga berguna untuk merencanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga penduduk miskin bisa berkembang perekonomiannya sesuai potensi yang dimiliki.
Khusus dana desa, Wakil Bupati meminta para Kepala Desa untuk terbuka dalam penggunaannya. Pasalnya saat ini masyarakat sudah pintar dalam melakukan pengawasan pembangunan di desanya.
Jika data kemiskinan valid, menurutnya tidak hanya berguna untuk penyaluran bantuan sosial saja. Namun juga berguna untuk merencanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga penduduk miskin bisa berkembang perekonomiannya sesuai potensi yang dimiliki.
Khusus dana desa, Wakil Bupati meminta para Kepala Desa untuk terbuka dalam penggunaannya. Pasalnya saat ini masyarakat sudah pintar dalam melakukan pengawasan pembangunan di desanya.
“Jika dana desa digunakan dengan baik, pasti masyarakat puas dan akan memilih Kadesnya untuk maju lagi,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Musrenbang tersebut jajaran OPD Kabupaten yang terkait, Forkopimcam masing-masing Kecamatan, anggota DPRD, Kepala Desa, unsur BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Usai Musrenbang Kecamatan, hasilnya akan dibawa sebagai bahan Musrenbang tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti. (HB44/Hms).
0 comments:
Post a Comment