Namun karena Bupati sedang melaksanakan dinas luar, maka kedatangan mereka diterima oleh Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si. Kepada Wakil Bupati, Komunitas DBM yang dipimpin langsung oleh Ketuanya, M Abdul Ghofur, langsung menyampaikan beberapa gagasannya untuk kaum difabel.
Beberapa gagasan yang disampaikan itu menyangkut permasalahan yang masih dialami kaum difabel atau penyandang disabilitas di Kabupaten Blora.
“Kami ingin ada kemudahan dalam pembuatan SIM D untuk kaum difabel, khususnya dalam hal tes kesehatan. Pasalnya selama ini kaum difabel selalu kesusahan jika ingin mengurus SIM,” ucap Ghofur, sapaan akrabnya.
Pihaknya juga menginginkan adanya pengesahan dan pendataan seluruh difabel di Kabupaten Blora. Hal itu ia sampaikan karena sampai saat ini masih banyak warga yang menutupi bahwa ada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas, mungkin karena malu. Sehingga butuh dibuat tim khusus untuk melakukan pendataan.
“Kami ingin Forum Peduli Disabilitas dapat diperbarui SK nya agar orang tua penyandang disabilitas dapat turut langsung memberikan masukan apa yang diperlukan oleh teman-teman Difabel. Semisal kebutuhan tentang kaki tangan palsu yang sangat berguna untuk membantu memberi lapangan pekerjaan,” lanjutnya.
Begitu juga dengan pemenuhan hak-hak disabilitas, karena menurutnya masih banyak gedung fasilitas umum yang belum berpihak pada difabel.
“Belum lama ini difabel Blora juga telah menorehkan prestasi ketika mengikuti Peparprov Jateng di Solo. Sebagai kelanjutannya, mereka butuh bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Blora agar potensi yang mereka miliki bisa terus dikembangkan,” harap Ghofur.
Mendengar beberapa cerita dari Ghofur, Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si yang didampingi perwakilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan Bappeda, mencoba merangkumnya untuk dibahas bersama dengan pihak terkait.
“Sebagai payung hukum perlindungan difabel, kami akan mengawal terus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dimana Ranperda ini telah masuk program legislasi daerah. Terkait prestasi olahraga difabel, nanti akan dikoordinasikan dengan Dinporabudpar,” terang Wabup.
Wabup juga menyampaikan bahwa puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kabupaten Blora akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember nanti di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
“Untuk pemberdayaan, jika tidak bisa dianggarkan dari APBD akan kita coba carikan CSR atau menggandeng BAZNAS,” lanjut Wabup.
Terkait kemudahan pembuatan SIM D, perwakilan Satlantas Polres Blora yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Iptu Rustam menyampaikan bahwa salah satu syarat SIM yaitu kesehatan.
“Dokter yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan sudah lolos verifikasi dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi dokter dalam meloloskan uji kesehatan karena itu kewenangan murni dokter,” jelas Iptu Rustam.
Pertemuan diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama antara Wakil Bupati beserta Komunitas DBM. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Sosial Dinsos P3A Hartanto Wibowo, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda, Mahbub Djunaidi dan beberapa awak media. (hb33/Hms).
0 comments:
Post a Comment