Jepara, Harianblora.com - Praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan
pemilihan umum belum bisa dihentikan. Sehingga hal itulah menjadi keprihatinan
Riki, anggota IPNU Ranting Suwawal Timur kecamatan Mlonggo, Jepara saat
mengikuti kegiatan Sosialisasi Pilgub 2018 “Pelajar Pemilih Cerdas” yang
diselenggarakan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Jepara bekerja sama dengan KPU dan
Panwas Kabupaten Jepara bertempat di Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang
desa Gemiring Lor kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara, Sabtu (24/2/2018)
kemarin.
Keprihatinan itu pun dijawab komisioner Panwas
Kabupaten Jepara, Abdul Kalim. Bahwa dengan melakukan sosialisasi kepada
seluruh elemen masyarakat misalnya kepada pelajar merupakan upaya untuk
meminimalisir praktik politik uang dalam bentuk pencegahan.
“Kami (Panwas, red.) berkomitmen untuk menindak
pelanggaran money politic yang penanganannya dalam satu nafas serta
efeknya akan menjadi tepat sasaran,” tandasnya kepada peserta.
Kalim, Divisi Bidang SDM dan Organisasi Panwas
Kabupaten Jepara itu menegaskan apabila ada oknum yang ditindak maka jika yang
lain berkeinginan akan melakukan pelanggaran akan dipikir berulang-ulang.
Dirinya menceritakan saat menjadi Panwascam Kecamatan
Kedung pihaknya mencium ada salah satu anggota KPPS di wilayahnya diduga
terlibat bagi-bagi amplop. Kemudian peristiwa itu ditindaklanjutinya dengan
serius.
“Nah, efek dari kasus itu orang se-desa saja bisa tahu
bahwa yang terlibat bagi-bagi uang akan berurusan dengan pihak yang berwenang,”
jelasnya kepada santri Balekambang dan perwakilan PAC IPNU-IPPNU se-Kabupaten
Jepara.
Hal senada ditambahkan M. Haidar Fitri, Ketua KPU
Jepara. Menurut Haidar, praktik politik uang memiliki dampak negatif yang luar
biasa. Dipaparkannya, bahwa dengan praktik itu bermuara kepada tindak korupsi.
“1 orang korupsi maka puluhan milyar pun amblas. Dan
uang yang sebenarnya untuk fasilitas pendidikan misalnya yang bisa dirasakan
oleh masyarakat nyatanya malah tidak bisa dirasakan,” katanya.
Dikemukakan Haidar bahwa politik uang itu ibarat tata
tertib di sekolah maupun di pesantren. Tata tertib tujuannya untuk dijalani
bukan untuk dilanggar. “Jika tidak dikerjakan tata tertib itu berarti siswa
atau santri itu dablek (abai, red.)” lanjutnya.
Sehingga oknum yang terlibat politik uang tidak punya
kesadaran bernegara sebagai seorang pemimpin tanggung jawab dan mensejahterakan
rakyat.
Di akhir paparan dia mengajak santri dan pelajar agar
tidak mudah frustasi kepada mereka (wakil rakyat, red.), sudah dipilih tetapi
masih mengecewakan rakyat.
“Ngapain jadi santri tapi mudah putus asa,”
ucap pria yang kerap disapa Gus Haidar ini.
Putra Rais Syuriyah PCNU Jepara itu menegaskan,” ayo
kita perbaiki secara bersama. Kita sadarkan mulai dari keluarga. Bahwa money
politic adalah langkah awal korupsi.” (sm)
0 comments:
Post a Comment