Blora, Harianblora.com - Masih tingginya angka kemiskinan di Blora yang berada kisaran 13 persen, membuat Pemkab Blora terus berupaya melakukan langkah strategis dan terobosan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017, Senin (4/12/2017).
Bertempat di Ruang Pertemuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), workshop dibuka langsung oleh Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si mewakili Bupati Djoko Nugroho yang berhalangan hadir karena masih mengikuti agenda ziarah hari jadi Blora ke 268.
Workshop yang diikuti oleh seluruh tim penanggulangan kemiskinan itu diisi dengan pemateri Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas Vivi Yulaswati serta staf ahli Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang Drs. H. Gunarto W Talsim, MM.
Wakil Bupati dalam sambutannya menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah saja, melain juga dunia usaha dan sektor swasta. Semuanya harus bisa bersinergi melakukan terobosan pengentasan kemiskinan.
Ia mencontohkan, saat ini di Blora kantong-kantong kemiskinan berada di desa-desa polosok hutan yang aksesnya sulit. Ada 80 desa lebih letaknya di tengah hutan dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. Inilah yang disarankan bisa menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan.
“Warga desa hutan harus memiliki akses yang sama baiknya dengan warga yang tinggal di perkotaan. Pak Bupati sudah berkomitmen akan terus melakukan pembangunan jalan penghubung desa hutan secara bertahap. Saat ini Randublatung-Getas hingga perbatasan Ngawi mulai dilakukan perbaikan. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pemkab Ngawi agar dari jalan yang dari Ngawi ikut dibangun sehingga bisa tembus,” jelasnya.
Menurutnya, belum lama ini ia mewakili Bupati menghadiri peluncuran Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas-Ngandong yang ada di Blora Selatan (Kradenan-Randublatung) sebagai area pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan hutan bagi sivitas akademika UGM.
Dengan adanya KHDTK tersebut, ia berharap kedepan beberapa desa hutan yang ada di sekitarnya, seperti Getas, Nglebak, Tlogotuwung, bisa ikut terangkat dari segi kemiskinan, ekonomi dan tingkat pengangguran. Terlebih jika nanti akses Blora-Randublatung-Getas tembus Ngawi sudah terbuka, maka ekonomi akan lebih lancar.
Sementara itu, untuk pihak swasta, BUMN dan BUMD, akan dikumpulkan dalam sebuah forum Coorporate Sosial Responsibility (CSR) agar bantuan sosial dari mereka bisa disinergikan dengan Pemkab dan dapat tersalurkan sesuai sasaran.(red-HB33/hms).
0 comments:
Post a Comment