 |
| Wakil Bupati Blora, H Arief Rohman M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Warung Iwak Kali, Tempuran, Kecamatan Blora, Rabu (04/10/2017) |
Blora, Harianblora.com - Wakil Bupati Blora, H Arief Rohman M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Warung Iwak Kali, Tempuran, Kecamatan Blora, Rabu (04/10/2017). Rakor ini diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Arief Rohman menyampaikan bahwa saat ini PR terbesar Pemerintah Kabupaten Blora adalah pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak untuk menuntaskan kemiskinan.
"Besok jumat Bapak Wakil Gubernur akan datang ke Blora untuk membahas kemiskinan, semoga ini menjadi jalan untuk membuka akses untuk menyelesaikan kemiskinan," ujarnya.
Rakor yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Blora Setyo Edy, SH, M.Hum ini dihadiri pula oleh Kepala Bagian Kerjasama, Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Danang Purwanto SE, M.Si selaku narasumber, Sekda Kabupaten Blora Drs Bondan Sukarno MM, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Slamet Pamudji SH, M.Hum, Kepala OPD se-Kabupaten Blora, serta seluruh Camat se-Kabupaten Blora.
Setyo Edy menyampaikan bahwa hingga awal Okotober ini Kabupaten Blora telah membuat 30 MoU di mana 18 di antaranya telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerjasama dengan TVRI mengenai penayangan berita Kabupaten Blora.
“Kita berharap, ke depan dapat membuat kesepakatan kerjasama lagi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan luar negeri,” ungkapnya.
Danang Purwanto menjelaskan agar pelaksanaan kesepakatan kerjasama dengan daerah lain harus dilakukan dengan teliti dan terfokus pada 1 urusan. Hal ini bertujuan agar manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
Dalam rakor ini juga dibahas mengenai kerjasama dengan pihak ke tiga. Kerjasama dengan pihak ke tiga bertujuan untuk meningkatkan pemasukan daerah maupun untuk membantu Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red-HB33/Hms).
0 comments:
Post a Comment