Jakarta, Harianblora.com – Sudah jamak diketahui, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dewasa ini berlomba-lomba mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini sama halnya dengan peringkat yang didapat Indonesia dari lembaga pemeringkat investasi S&P. WTP sendiri merupakan peringkat paling prestis, terutama terkait pengelolaan keuangan bagi kementerian dan lembaga.
Bedanya, jika S&P memberikan investment grade berdasarkan kondisi ekonomi suatu negara dengan melihat asumsi makro dan mikronya, BPK memberikan WTP untuk lembaga dan kementerian yang mampu memenuhi standar auditnya.
Pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN sudah semestinya memenuhi kaidah akuntabilitas dan transparansi, karena sudah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sebagai wujud dari semangat good governance yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Oleh karenanya peringkat WTP ini sangat penting agar sebuah kinerja bisa dinilai.
Namun nyatanya pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan jauh dari kata ideal. Lembaga negara dan kementerian serta pemerintah daerah justru melakukan jalan pintas dengan memanipulasi hasil pemeriksaan BPK supaya seolah-olah pengelolaan keuangannya sangat baik.
Anggota Komisi XI DPR RI Donny Priambodo menilai, miskinnya kredibilitas dan integritas mendorong pejabat negara berbuat curang dengan menyuap BPK untuk merubah hasil pemeriksaan laporan keuangannya. Begitupun sebaliknya, miskinnya kredibilitas dan integritas menggiring pejabat BPK ke arah pragmatisme. Benang kusut ini terjadi bertahun-tahun tanpa ada perubahan yang berarti.
“Sebagai abdi negara seharusnya menyadari kapasitasnya seperti apa. Pegawai negeri sipil harus mempunyai mentalitas yang kuat supaya tidak tergiur, karena kesempatan untuk korupsi akan selalu ada walau hukumnya sudah diperketat,” ujarnya.
Politisi NasDem ini justru mempertanyakan kenapa WTP menjadi patokan tunggal terhadap kinerja daerah. Padahal, menurutnya, efektifitas kinerja daerah melalui key performance indicator lebih penting ketimbang WTP.
“Harusnya ada sebuah penilaian yang menyeluruh alias tidak parsial. WTP ini jangan jadi patokan tunggal, audit performa daerah juga harus juga diukur. Jangan-jangan dapat WTP tapi pelayanan, dan pemenuhan kewajiban pemda terhadap masyarakat kurang baik,” pungkas Donny. (Red-HB99/Hms).
0 comments:
Post a Comment