Ini Maklumat Forum Penyelamat Partai Golkar Blora

Ilustrasi

Blora, Harianblora.com - Pada hari ini saudara sekalian telah melihat penolakan para kader Partai Golkar atas langkah-langkah gegabah yang dilakukan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora. Langkah-langkah yang diambil telah nyata bertolak belakang dengan instruksi partai dan menciderai konstitusi partai.

Pembangkangan Ketua DPD II Partai Golkar Blora jelas terlihat dalam beberapa kebijakan yang diambil baru-baru ini.

Melalui rillisnya, Koordinator FP Partai Golkar Blora Juru Bicara Lukman Hadi Ketua PK Partai Golkar Kradenan dan Sutrisno, S.Sos Ketua Harian PK PG Kunduran menyatakan beberapa hal.


Pertama, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora tidak melakukan sosialisasi dan perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kabupaten Blora. Padahal DPD Partai Golkar Kabupaten Blora telah diperintah oleh DPP Partai Golkar untuk memperpanjang SK Pimpinan Kecamatan. Perintah ini dituangkan oleh DPP Partai Golkar dengan nomor : SE-3.GOLKAR/III/2015 tertanggal 19 Maret 2015 pada poin 2 dan poin 4. Ini artinya, Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah mengabaikan/ tidak melaksanakan perintah DPP Partai Golkar.

Kedua, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Blora telah melakukan pergantian kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Blora. Hal ini dilakukan melauli Musyawarah Kecamatan (Muscam) tyang dilaksankan tanpa melibatkan Ketua-Ketua Pimpinan Kecamtan Partai Golkar Hasil Muscam Tahun 2010.

Padahal larangan pelaksanaan Muscam telah tegas disampaikan melalui Surat DPD Partai Golkar Jawa Tengah dengan nomor : B29/Golkar1/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 pada poin 3. Ini artinya, Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah melawan kebijakan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah melaksanakan Muscam sebelum waktu yang ditentukan oleh kebijakan partai yang tertuang dalam Juklak DPD Partai Golkar Jawa Tengah dengan nomor : Juklak-01/Golkar1/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 pada Bab II (ketentuan umum) poin 5. Ini artinya, Ketua DPD II Partai Golkar Blora telah melawan pedoman petunjuk pelaksanaan Musyawarah.

Segala produk Muscam/ Musdes yang dihasilkan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan kebijakan partai dan juklak partai adalah illegal. Lebih dari itu, hal ini merupakan sebuah upaya untuk memecah-belah persatuan kader Partai Golkar di Kabupaten Blora.

Perjuangan akan tetap membara sampai hukum kembali ditegakkan. Perjuangan untuk sebuah kebenaran tidak akan sia-sia. Yakinlah bahwa Tuhan bersama mereka yang berada dalam kebenaran! Suara Golkar, Suara Rakyat!

Berita Politik Sosial 11:33