Penerapan Kurikulum 2013 dan KTSP di Blora Masih Ribet

Blora, Harianblora.com – Penerapan Kurikulum 2013 dan KTSP di Blora masih ribet. Sebab, tidak semua sekolah menerapkan kurikulum 2013, bahkan menurut Kasi PAIS Kankemenag Blora, Imron, S.Ag, M.Si, Rabu (25/2/2015), di Blora hanya 20 sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013.

 

Suasana rapat di aula Kankemenag Blora tak lama ini.

Dalam acara Sosialisasi Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 dan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Agama Islam, Rabu (25/2/2015) aula Kankemenag Blora yang dihadiri guru PAI SD, SMP dan SMA Se-kabupaten Blora, selain membahasa tunjangan profesi guru, juga dibahas implementasi kurikulum 2013.

Di Kabupaten Blora sendiri, khusus untuk SMA juga tetap melaksanakan Kurikulum 2013 karena sekolah sudah menerapkannya untuk tahun ajaran 2013/2014 dan 2014/2015 atau 3 semester per Desember 2014, sedangkan untuk SD dan SMP akan kembali pada kurikulum KTSP 2006.

Adapun adanya surat edaran Dirjen PAIS terkait pemberlakuan kurikulum bagi sekolah yang gurunya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 nantinya akan dikaji lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan Dinas pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Blora terkait untuk implmentasi yang paling tepat dan baik.

Masalah Guru PAI Blora

Ada beberapa problem yang dialami guru Pendidikan Agama Islam di Blora. terutama dalam implementasi KTPS. Sebab, banyak guru yang kekurangan jam minimal tatap muka dalam satu minggu.

Solusi dari masalah tersebut adalah perlu mengambil jam tambahan dari mulok sekolah dan pengembangan diri sesuai Permendiknas RI no. 22 /2006 tentang standar isi untuk satuan isi pendidikan dasar dan menengah dan melaksanakan Peraturan Dirjen Pendis No. Dj.1/12 A Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah, dan Pelaksanaan Mulok BTQ sesuai SK Bupati No. 200/2002.

Atas dasar itu, menurut Imron, SK Bupati tersebut perlu dipertegas kembali oleh Kepala Dindikpora dan instansi terkait supaya permasalahan GAI tersebut bisa diatasi dengan baik. Begitu pula Kebijakan Kemenag dan Pengawas terkait perkembangan dan inovasi mapel juga hendaknya terprogram melalui KKG dan MGMP sebagai wahana memperluas dan berbagi informasi seputar masalah PAI.

“Pada prinsipnya implementasi kurikulum 2013 pada mapel PAI kita koordinasikan dengan Dindikpora terkait supaya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan aturan yang ada” jelas Imron.

Adapun untuk tunjangan sertifikasi diharapkan kelengkapan administrasi bisa dikumpulkan dan disesuaikan dengan syarat pencairan dan ketentuan yang ada, sehingga bisa terpenuhi dengan baik dan lancar dan tidak melanggar aturan yang semestinya. Untuk itu, kata dia, diperlukan koordinasi yang baik antara guru dan pengawas terkait.

Untuk validitas data dalam Emis 2015 diharapkan semua guru dan pengawas melakukan finalisasi data secara akuntabel baik data kelembagaan, kesiswaan, dan guru sehingga bisa akurat dan valid untuk kelancaran dalam perencanaan dan evaluasi program PAIS. (Red-HB23/ima-Kemenag).

Berita Ekonomi Pendidikan 02:01