Proyeksi Ekonomi Indonesia 2015 Menurut Pakar Ekonomi Politik

Depok, Harianblora.com –  Proyeksi ekonomi Indonesia 2015 menurut pakar ekomomi politik sudah banyak dilakukan oleh berbagai politisi dan akademisi. Salah satunya adalah Prof M Yudhie Haryono, Ph.D, Direktur Eksekutif Nusantara Centre. Menurutnya, sebelum memproyeksi ekonomi Indonesia 2015, pakar ekonom asal Banyumas ini juga mengatakan perlu adanya refleksi ekopol 2014.

Buku Teori Kemandirian.

“Warisan terbesar rezim citra SBY adalah demokrasi penopang korupsi atau koruptor mendukung demokrasi,” katanya. Lihatlah skornya versi BFTI: indeks demokrasinya 70.5 tetapi indeks korupsinya 34. Itu artinya, demokrasinya transaksional dan mahal, akibatnya, ekonomi membaik tapi hanya dinikmati elite. “Jadi masih on the track sebagai ersatz capitalism state,” ujar penulis buku Teori Kemandirian; Teks dan Konteks tak lama ini.

Dalam hal proyeksi ekonomi 2015, Yudhie mengatakan kita saat ini harus benar-benar berani revolusi. “Kita akan maksimalkan utang untuk menutup kekurangan APBN kata Menkeu Om Bambang. Kini 227T di mana SBN valas 20% dan rupiah 80%. Apa penjelasannya? On track neoliberalism ur gove,” katanya.

Pertama, menurut Yudhie adalah kolonisasi uang adalah lanjutan kolonisasi peradaban. Kedua, menolak maksimalisasi sumber-sumber APBN. “Ketiga adalah utang sebagai hilir neoliberal dan keempat kalau cuma bisa utang, tidak perlu sekolah, tak perlu Pemilu. Cukup blusukan dan tertawa,” ujar Yudhie.

Di dalam buku saya Teori Kemandirian, Teks dan Konteks sudah saya jelaskan semua itu. "Semua blueprint sudah kami desain, tinggal Jokowi-JK mampu atau tidak," papar mantan Penasihat Menteri Dalam Negeri tersebut.

Lalu, apa setelah kritik dan doa?, lanjutnya, itulah pertanyaanku jika ingat negara dan bencana (kebodohan dan penjajahan). Mengambil hikmah? Itu jawaban Arabis. Agar kita menjadi manusia? Itu jawaban filosofis. Biar menunggu waktu? Itu jawaban sastrawan. “Sedang aku, ingin jawaban Tuhan. Sebab, dari Tuhan, aku hanya kenal hantu dan hutan,” jelas Dia. (Red-HB20/Foto: YH). Baca juga: Pemkab Blora Terancam Sanksi Akibat Selalu Telat Penyerahan RAPBD.

Berita Ekonomi nasional Politik 12:45