Blora, Harianblora.com - Potensi politik uang di Pilkada Blora 2015 harus diwaspadai. Pasalnya, hal itu bisa saja terjadi dengan berbagai macam wujud, cara dan modus. Politik uang yang mewujud menjadi "bagi-bagi uang" sudah biasa terjadi di negeri ini, tak terkecuali di Blora.
Hal itu dinilai berbagai aktivis politik sebagai wujud ketidaksiapan negara menerapkan sistem demokrasi. Muharom Al Rosid, Ketua Umum LSM Gerbang Jawa Tengah menilai politik uang di Blora terjadi karena pengusaha dan rakyat sama-sama butuh. "Kalau rakyat menolak, ya tidak mungkin ada politik transaksional terjadi," paparnya kepada Harianblora.com, Jumat (16/1/2015).
Sarjana tersebut menjelaskan, sebenarnya potensi politik uang bisa terjadi di mana, namun yang paling rentan justru di daerah bukan di kota. "Fenomena politik uang memang unik, jika ada orang datang ke warga terus membagikan uang untuk mencoblos salah satu pasangan calon Bupati atau Walikota, hal itu justru dinilai wajar oleh masyarakat," jelas Dia.
Padahal, kata Rosyid, hal itu wujud politik uang yang justru merugikan warga. "Masyarakat sebenarnya tidak salah, yang salah adalah mereka yang mendidik warga menjadi pragmatis. Masak hanya sekadar Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu, suara kita terjual," papar aktivis yang pernah bekerja di kantor KPU Jateng tersebut.
Rosyid menawarkan solusi, ke depan harus ada tindakan tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran Pilkada. "Bawaslu harus tegas, juga Panwas dan peran serta LSM serta ormas," jelasnya,
Seperti kita ketahui, memberi uang sebelum pemilu memang sudah dinilai wajar. Modusnya, bisa berupa serangan fajar bahkan serangan duha. Mulai dari Rp 10 ribu sampai dengan Rp 50 ribu. "Dari uang yang diterima itu, warga sudah menjual indepedensi politiknya," tukas aktivis tersebut.
Seharusnya, politik uang menurut Rosyid harus dipotong sejak dini dan dimulai dari hal-hal kecil. "Justru hal itu dimulai dari para calon bupati atau pun walikota, kalau mereka tak bagi-bagi uang kan tidak ada masalah," tandasnya.
Selain di Kabupaten Blora, Pilkada serentak di Jawa Tengah sesuai edaran dari KPU Jateng meliputi Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten. (Red-HB14/Foto: Harianblora.com).
Sarjana tersebut menjelaskan, sebenarnya potensi politik uang bisa terjadi di mana, namun yang paling rentan justru di daerah bukan di kota. "Fenomena politik uang memang unik, jika ada orang datang ke warga terus membagikan uang untuk mencoblos salah satu pasangan calon Bupati atau Walikota, hal itu justru dinilai wajar oleh masyarakat," jelas Dia.
Padahal, kata Rosyid, hal itu wujud politik uang yang justru merugikan warga. "Masyarakat sebenarnya tidak salah, yang salah adalah mereka yang mendidik warga menjadi pragmatis. Masak hanya sekadar Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu, suara kita terjual," papar aktivis yang pernah bekerja di kantor KPU Jateng tersebut.
Rosyid menawarkan solusi, ke depan harus ada tindakan tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran Pilkada. "Bawaslu harus tegas, juga Panwas dan peran serta LSM serta ormas," jelasnya,
Seperti kita ketahui, memberi uang sebelum pemilu memang sudah dinilai wajar. Modusnya, bisa berupa serangan fajar bahkan serangan duha. Mulai dari Rp 10 ribu sampai dengan Rp 50 ribu. "Dari uang yang diterima itu, warga sudah menjual indepedensi politiknya," tukas aktivis tersebut.
Seharusnya, politik uang menurut Rosyid harus dipotong sejak dini dan dimulai dari hal-hal kecil. "Justru hal itu dimulai dari para calon bupati atau pun walikota, kalau mereka tak bagi-bagi uang kan tidak ada masalah," tandasnya.
Selain di Kabupaten Blora, Pilkada serentak di Jawa Tengah sesuai edaran dari KPU Jateng meliputi Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten. (Red-HB14/Foto: Harianblora.com).
0 comments:
Post a Comment