Blora, Harianblora.com – Perhutani KPH Blora ajak kerja sama Kejari Blora. Hal itu dilakukan dalam rangka mengurai masalah sengketa lahan milik Perum Perhutani dengan masyarakat. Kerja sama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora ini digelar pada Jumat (30/1/2015).
Bertempat tinggal di hutan dengan kurun waktu sangat lama, kemudian tempat yang ditinggali diklaim dan ingin dimiliki. ”Ketiga adalah proses tukar guling yang belum selesai, karena tidak clean dan clear. Ini adalah tantangan kita ke depan,” papar Joko.
Kerja sama tersebut, menurut Joko seperti yang dilansir Muria News adalah karena banyakya potensi sengketa yang mengarah ke proses hukum. Atas dasar itulah, Perhutani bekerjasama dengan Kejari yang merupakan pengacara negara untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut. Konsultasi dan pendampingan serta mewakili Perhutani berperkara di pengadilan atau proses hukum, merupakan bagian kejaksaan setelah kerja sama itu.
”Karena itu, kami memandang kerja sama ini sangat penting dan efektif,” bebernya. Joko juga mengatakan, ada lima KPH Perhutani yang punya wilayah hutan di Kabupaten Blora yang menjalin kerja sama dengan Kejari Blora.
Selain Perhutani Blora, menurutnya, ada juga KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Kebonharjo, dan KPH Mantingan. Sebenarnya, ada satu KPH lagi yakni Ngawi namun kemarin tidak ikut kerja sama.
”KPH Ngawi punya lahan hutan di Blora sekitar 80 ribu hektar. Namun, KPH Ngawi sudah menjalin kerja sama dengan Kejari Ngawi, sehingga tidak ikut di sini,” kata Joko selaku yang mewakili empat ADM lain.
Kajari Blora Mochamad Djumali juga menyambut baik kerja sama itu. Menurut dia, pihaknya adalah pengacara negara yang bisa mewakili Perhutani saat berperkara. Dalam kerja sama itu, fokusnya adalah mengamankan aset negara yang dipercayakan pengelolaannya kepada Perhutani. ”Hutan itukan aset negara harus dijaga. Saat terjadi perkara, kita akan turun tangan,” ujar dia. (Red-HB20/Foto: Titis Ayu).
0 comments:
Post a Comment