Pemprov Jateng Turun Tangan Atasi Kekurangan Pupuk di Blora, Rembang, Pati dan Grobogan

Blora, Harianblora.com –  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun tangan atasi kekurangan pupuk di Blora, Rembang, Pati dan Grobogan. Pasalnya, di daerah tersebut sangat sulit bagi petani mendapatkan pupuk. Apalagi, pupuk selama ini dikelola pihak swasta yang rentan penyelewengan dan penyelundupan. Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jateng telah memutuskan membuat satu unit di bawah Perusahaan Daerah PT Citra Mandiri Jawa Tengah untuk mengurus distribusi pupuk bersubsidi. Gubernur Jateng mengatakan masih ada dugaan praktik penyelundupan pupuk. Hal itu dilakukan saat pengelolaan distribusi.

Pada awal 2015, baru dua kabupaten, yakni Semarang dan Pekalongan yang bisa menjadi proyek percontohan distribusi pupuk.  Pada tahun 2016, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jateng diharapkan bisa tersalurkan. Hal itu diungkapkan Sayuti Direktur Utama PT Citra Mandiri Jawa Tengah, Jumat (9/1/2015). ”Nanti pada 2016, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mudah-mudahan sudah bisa tersalurkan,” jelasnya. Pihaknya mengatakan, ke depan akan bekerja sama dengan kartu petani. Pupuk menyesuaikan data jumlah petani, kuota, jenis serta waktu distribusi.

Saat ini, PT Citra Mandiri telah menggandeng 2 produsen pupuk, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan PT Petrokimia Gresik.  Dalam rangka memperlancar distribusi pupuk, PT Citra Mandiri memanfaatkan aset di berbagai kabupaten/kota sebagai gudang.

Banyak jenis pupuk yang akan didistribusikan oleh PT Citra, meliputi SP-36, Urea, ZA dan NPK. Harga menurut PT Citra, akan diterapkan seperti harga dengan distributor yang lain. Ke depan, para pengecer yang sudah ada akan mendapat jatah pupuk dari PT Citra untuk disalurkan ke petani.

Riyono selaku anggota Komisi Pertanian DPRD Jawa Tengah menilai langkah Ganjar Pranowo menetapkan perusahaan daerah sebagai distributor pupuk bersubsidi belum dianggap menuntaskan masalah. Kalau perusahaan tersebut tak punya pengalaman, katanya, justru bisa menambah masalah pupuk semakin ruwet.

Politisi tersebut mengatakan stop pupuk di Jateng selama 5 tahun terakhir dianggap cukup. Pasalnya sekitar 900 ribu ton. Akan tetapi, beberapa daerah di Jateng memang ada yang selalu kekurangan pupuk yaitu Blora, Rembang, Pati dan Grobogan.

Selaku Aktivis Persatuan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia, ia juga mengatakan hal yang perlu dilakukan adalah pembenahan serta perbaikan sistem. Salah satu yang dicontohkan adalah peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang merupakan instrumen pemerintah, tak pernah dimaksimalkan. Hal itu, menurutnya harus dimaksimalkan agar keterlambatan pupuk dan penyelundupan tidak ada lagi. (Red-HB30/Foto: Harianblora.com). Baca juga: Pemkab Blora Terancam Sanksi Akibat Selalu Telat Penyerahan RAPBD.

Berita Ekonomi Politik Seputar Pantura 22:16