Palembang, Harianblora.com - Sesuai yang berita yang dirillis Perusahaan pupuk pelat merah, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), ternyata Kabupaten Blora dan Rembang tidak termasuk tanggung jawab PT Pusri. Jadi jika ada pertanyaan mengapa pupuk di Blora sulit? ternyata Blora dan Rembang tak termasuk tanggung jawab PT Pusri.
Pasalnya, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I kecuali kabupaten Blora dan Rembang.
Pada Selasa (20/1/2015), Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie mengklaim stok pupuk bersubsidi selama ini sudah disiapkan. Namun, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, PT Pusri harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi sebelum disalurkan, harus dipenuhi dulu syaratnya, misalnya surat keputusan gubernur, pergub hingga surat keputusan bupati. Nah, persoalannya surat keputusan bupati ini seringkali molor dari jadwal yang ditetapkan,” paparnya.
Ia mengatakan, ketepatan waktu penyelesaikan SK Bupati harus forkus diperbaiki, agar lancar distribusinya dan pupuk tidak terganggu. Apalgi PT Pusri bekerja sama dengan aturan yang telah berlaku.
Kelangkaan pupuk yang terjadi di Blora, Rembang memang harus dicari solusinya, Namun pihak PT Pusri merasa tidak bersalah. PT Pusri juga membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan dalam menyalurkan pupuk urea bersubsidi. Apalagi, Blora dan Rembang tidak menjadi wilayah tanggung jawabnya, maka sangat wajar jika pupuk langka.
Meskipun PT Pusri melakukan komunikasi dengan produsen dan distributor, namun tetap saja kelangkaan pupuk masih terjadi di Blora, Rembang dan umumnya di Jawa Tengah. (Red-HB23/Foto: Harianblora.com).
Pasalnya, PT Pusri memiliki 9 wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan a.l. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah I kecuali kabupaten Blora dan Rembang.Pada Selasa (20/1/2015), Manajer Hubungan Masyarakat PT Pusri Sulfa Ghanie mengklaim stok pupuk bersubsidi selama ini sudah disiapkan. Namun, dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut, PT Pusri harus bekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi sebelum disalurkan, harus dipenuhi dulu syaratnya, misalnya surat keputusan gubernur, pergub hingga surat keputusan bupati. Nah, persoalannya surat keputusan bupati ini seringkali molor dari jadwal yang ditetapkan,” paparnya.
Ia mengatakan, ketepatan waktu penyelesaikan SK Bupati harus forkus diperbaiki, agar lancar distribusinya dan pupuk tidak terganggu. Apalgi PT Pusri bekerja sama dengan aturan yang telah berlaku.
Kelangkaan pupuk yang terjadi di Blora, Rembang memang harus dicari solusinya, Namun pihak PT Pusri merasa tidak bersalah. PT Pusri juga membantah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab perseroan dalam menyalurkan pupuk urea bersubsidi. Apalagi, Blora dan Rembang tidak menjadi wilayah tanggung jawabnya, maka sangat wajar jika pupuk langka.
Meskipun PT Pusri melakukan komunikasi dengan produsen dan distributor, namun tetap saja kelangkaan pupuk masih terjadi di Blora, Rembang dan umumnya di Jawa Tengah. (Red-HB23/Foto: Harianblora.com).
0 comments:
Post a Comment