Kesejahteraan Perangkat Desa di Kabupaten Blora Mengenaskan

Blora, Harianblora.com – Kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Blora mengenaskan. Hal tersebut menjadi keluhan dan juga perhatian serius oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blora tak lama ini.

Tak hanya soal kesejahteraan, PPDI juga menyoroti tidak jelasnya nasib mereka yang belum diangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut diungkapkan saat hari ulang tahun (HUT) PPDI ke 4 Kabupaten Blora, yang digelar di pendopo Bupati Blora.

Adanya perangkat desa, menjadi salah satu sistem kelengkapan nagara, yaitu pelayan masyarakat di tingkat desa. Akan tetapi, ironisnya hingga saat ini, status mereka tidak diakui menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Ketua PPDI Blora Djasmani mengatakan ia telah berjuang dan teman-temannya selama bertahun-tahun untuk kejelasan status, namun belum juga ada kejelasan. “Perjungan kita bertahun-tahun untuk mencari kejelasan status, namun kini masih tidak ada kejelasan,” tuturnya.

Budi Cristianto Sekretaris PPDI Jawa Tengah seperti yang dilansir Jateng Pos juga mengatakan jika keinginan PPDI Blora tersebut belum bisa terpenuhi, pihaknya meminta pemerintah daerah khususnya, untuk memperhatikan penghasilan tetap perangkat desa.

Budi mengatakan serendah-rendahnya harus sama dengan UMK daerah tersebut, karena sudah diatur di dalam UU Nomor 6 tahun 2014. “Di mana serendah-rendahnya sama dengan UMK daerah tersebut dan sudah jelas diatur dalam UU no 6 Tahun 2014,” jelasnya.

Akan tetapi, fakta di lapangan, menurut Budi masih banyak kabupaten yang belum menerapkan regulasi UU No 6 tahun 2014 tersebut. Sebab, masih ada kendala anggaran. Menurut catatannya, di Jawa Tengah hanya ada 3 kabupaten yang baru menerapkannya. Ketiga kabupaten tersebut adalah Boyolali, Wonogiri dan kabupaten Magelang.

Budi memberi solusi, hal itu harus disiasati dengan mengalokasikan sebagian anggaran ADD di tiap desa untuk kesejahteraan perangkat desa. 

Di sisi lain, Bupati Blora Djoko Nugroho menegaskan, harapan PPDI tersebut sudah dipikirkannya untuk menyejahterakan para perangkat desa di wilayah Kabupaten Blora. Bupati menjanjikan akan ada kenaikan honor bagi perangkat desa dan kepala desa. Djoko juga mengatakan tidak perlu khawatir akan hal itu. “Tidak usah khawatir akan hal tersebut, itu sudah kami pertimbangkan,” janji Bupati. (Red-HB24/Foto: Bupati Blora).

Berita Ekonomi Politik 11:42