Semarang, Harianblora.com - Ganjar Pranowo Gubernur Jateng menilai pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blora zalimi masyarakat Blora. Pasalnya, pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Blora lebih sering berselisih daripada memikirkan kepentingan rakyat Blora. Seperti contoh, pengesahan APBD Kabupaten Blora yang selalu terlambat dalam 15 tahun, hal itu akbiat tarik ulur politik di antara mereka.
Maka, tahun 2015 ini, Bupati, Wakil Bupati, juga anggota DPRD Kabupaten Blora dihukum tidak mendapatkan gaji selama 6 bulan, yaitu mulai Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 nanti akibat kesalahan yang sama. Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo, SH, MIP dalam agenda Rakor Pengelolaan Administrasi dan Teknis Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jateng 2015 di kantor Dinas Perkebunan (Dinbun) Jateng pada Selasa (20/1/2015).
Dalam agenda tersebut, Ganjar menilia Blora ini tidak pernah belajar dari kesalahan selama 15 tahun. ”Blora ini tidak pernah belajar dari kesalahan selama 15 tahun. Mereka ini sudah berlaku zalim,”paparnya seperti yang dilansir Radar Semarang, Rabu (21/1/2015).
Gubernur Jateng juga mendukung penerapan hukuman penahanan gaji Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Blora selama 6 bulan berturut-turut tersebut. Pasalnya, apa yang terjadi di Kabupaten Blora sudah keterlaluan. Maka tidak heran, jika mereka diberi sanksi tegas sesuai dengan pasal 312 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU yang baru diimplementasikan tersebut, mengatur sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan dengan telat mengesahkan APBD.
Gubernur kelahiran Karanganyar tersebut membandingkan dengan yang terjadi di Pemrov saat proses pembahasan APBD Jawa Tengah 2015. Saat pembahasan, Ganjar yang lahir pada 28 Oktober 1968 ini memang selalu berselisih. Perselisihan itu sempat membuat dewan enggan mengesah APBD, namun ia mengaku bertahan dengan alokasi-alokasi anggaran yang sudah dibuat.
”Mereka bilang, kita tidak akan sahkan kalau tidak begini-begini. Saya bilang ora opo-opo. Aku ora bayaran, kowe yo ora bayaran. Ini tantangan soal perut. Toh, sekeras-kerasnya berdebat, akhirnya juga salaman,” tuturnya.
Selain itu, kecamatan juga dilontarkan untuk anggota DPRD Kabupaten Rembang yang enggan melantik Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang. Bahkan, dalam setiap rapat paripurna pelantikan, banyak anggota dewan Kabupaten Rembang tidak hadir, sehingga sidang tidak kuorum. ”Saya lalu bertanya di mana kenegarawanan mereka,” katanya.
Terlepas dari bercanda atau serius, orang nomor satu di Jawa Tengah ini meninta Bupati, Wakil Bupati Blora, dan DPRD Kabupaten Rembang untuk menggelar ruwatan juga wayangan. Hal tersebut bertujuan agar mereka kembali menyadari tugas dan fungsinya. Kalau mau ruwatan dan wayangan, kata Ganjar, nanti saya carikan dalang yang bagus. "Setelah itu salawatan agar tobat,” tegas Ganjar.
Selain itu, Teguh Yuwono selaku pengamat politik Undip menilai apa yang terjadi di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang membutuhkan pencerahan politik baru. ”Di Blora ini contoh yang parah. Sudah daerahnya terbelakang, pembangunan tidak bisa jalan. Rakyat yang dirugikan akibat pertarungan elite,” paparnya.
Pria tersebut menduga, ada pihak yang menyaratkan ada deal-deal politik yang harus dipenuhi sehingga kedua pihak tak kunjung sepakat. Teguh juga menambahkan, yang terjadi di Kabupaten Rembang berkaita dengan kekuatan politik mantan Bupati M Salim yang belum rela dan ikhlas dan tidak menginginkan Abdul Hafidz dilantik. Sehingga para politisi Partai Demokrat di DPRD Rembang enggan melantik Hafidz. (Red-HB34/RadarSemarang/Foto: Tempo.co).
 |
| Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah: Foto: Tempo.co. |
Dalam agenda tersebut, Ganjar menilia Blora ini tidak pernah belajar dari kesalahan selama 15 tahun. ”Blora ini tidak pernah belajar dari kesalahan selama 15 tahun. Mereka ini sudah berlaku zalim,”paparnya seperti yang dilansir Radar Semarang, Rabu (21/1/2015).
Gubernur Jateng juga mendukung penerapan hukuman penahanan gaji Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Blora selama 6 bulan berturut-turut tersebut. Pasalnya, apa yang terjadi di Kabupaten Blora sudah keterlaluan. Maka tidak heran, jika mereka diberi sanksi tegas sesuai dengan pasal 312 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU yang baru diimplementasikan tersebut, mengatur sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang melanggar aturan dengan telat mengesahkan APBD.
Gubernur kelahiran Karanganyar tersebut membandingkan dengan yang terjadi di Pemrov saat proses pembahasan APBD Jawa Tengah 2015. Saat pembahasan, Ganjar yang lahir pada 28 Oktober 1968 ini memang selalu berselisih. Perselisihan itu sempat membuat dewan enggan mengesah APBD, namun ia mengaku bertahan dengan alokasi-alokasi anggaran yang sudah dibuat.
”Mereka bilang, kita tidak akan sahkan kalau tidak begini-begini. Saya bilang ora opo-opo. Aku ora bayaran, kowe yo ora bayaran. Ini tantangan soal perut. Toh, sekeras-kerasnya berdebat, akhirnya juga salaman,” tuturnya.
Selain itu, kecamatan juga dilontarkan untuk anggota DPRD Kabupaten Rembang yang enggan melantik Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang. Bahkan, dalam setiap rapat paripurna pelantikan, banyak anggota dewan Kabupaten Rembang tidak hadir, sehingga sidang tidak kuorum. ”Saya lalu bertanya di mana kenegarawanan mereka,” katanya.
Terlepas dari bercanda atau serius, orang nomor satu di Jawa Tengah ini meninta Bupati, Wakil Bupati Blora, dan DPRD Kabupaten Rembang untuk menggelar ruwatan juga wayangan. Hal tersebut bertujuan agar mereka kembali menyadari tugas dan fungsinya. Kalau mau ruwatan dan wayangan, kata Ganjar, nanti saya carikan dalang yang bagus. "Setelah itu salawatan agar tobat,” tegas Ganjar.
Selain itu, Teguh Yuwono selaku pengamat politik Undip menilai apa yang terjadi di Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang membutuhkan pencerahan politik baru. ”Di Blora ini contoh yang parah. Sudah daerahnya terbelakang, pembangunan tidak bisa jalan. Rakyat yang dirugikan akibat pertarungan elite,” paparnya.
Pria tersebut menduga, ada pihak yang menyaratkan ada deal-deal politik yang harus dipenuhi sehingga kedua pihak tak kunjung sepakat. Teguh juga menambahkan, yang terjadi di Kabupaten Rembang berkaita dengan kekuatan politik mantan Bupati M Salim yang belum rela dan ikhlas dan tidak menginginkan Abdul Hafidz dilantik. Sehingga para politisi Partai Demokrat di DPRD Rembang enggan melantik Hafidz. (Red-HB34/RadarSemarang/Foto: Tempo.co).
0 comments:
Post a Comment