Benarkah Blora Kabupaten Kaya Tapi Termiskin?

 

Blora, Harianblora.com – Warga Blora harus tahu, mengapa selama ini di media massa, Blora selalu dipandang sebelah mata. Bahkan, menurut salah satu PNS yang tidak mau disebutkan namanya, Blora adalah kota mati. “Blora itu kota mati, sudah tidak dekat jalur Pantura, usaha di sini juga susah dan tidak berkembang,” paparnya dengan tegas kepada Harianblora.com, Minggu (14/12/2014).

Senada dengan hal itu, Sukarji, salah satu pemerhati politik asal Blora mengatakan Blora sebenarnya kaya, namun karena belum ada peran strategis dari pemerintah, akhirnya potensi tersebut stagnan dan tidak berkembang. “Saya pernah membaca satu artikel di Kompas berjudul Blora, Negeri Kaya (tapi) Termiskin, intinya mendeskripsikan secara berbagai sudut pandang yang menggambarkan kondisi Blora secara objektif,” ujarnya. Artikel yang dimuat pada 30 April 2013 tersebut, menurutnya sangat ilmiah dan menjelaskan beberapa potensi Blora yang mati.

Mari kita telusuri kekayaan Blora

Blora, merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Kabupaten yang sering disebut Kota Barongan ini berdekatan dengan Kudus, Pati, Rembang dan Demak. Ia berada di ujung timur Jawa Tengah yang memiliki luas 1.820,59 km².

Kabupaten yang menjadi pusat budaya dan penganut ajaran Samin ini menjadi salah satu kabupaten penghasil kayu jati dan minyak bumi. Mengapa? Sekitar 49, 66 persen wilayah di Blora adalah hutan jari. Di salah satu Kecamatan di Blora, tepatnya di Blok Cepu, ada sekitar cadangan 250 juta barel minyak bumi. Pada tahun 1899 sudah ada eksploitasi dan sejak ada beberapa penjarahan kayu jati, menjadikan luas hutan jati di Blora mulai berkurang. Akan tetapi, hal itu tidak mereduksi jumlah cadangan minyak bumi di Blora, dan hal itu menurut beberapa peneliti tetap dinilai “menggiurkan” karena jumlah minyak buminya memang luar biasa.

Simpelnya, Blora dikatakan sebagai kabupaten kaya karena sumber daya alamnya yang unggul dan melimpah, yaitu minyak bumi dan kayu jati. Namun ironisnya, karena permasalahan undang-undang, kekayaan itu hanya menjadikan orang Blora menjadi “buruh” di negeri sendiri. Ya, sejak diterapkannya UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadikan minyak bumi dan kayu jati tersebut dikelola oleh Pemerintah Pusat. Praktis, Blora hanya mendapatkan “turahan” dan sisanya saja, padahal lokasi dan letaknya di Blora.

Mengapa Blora Miskin?

Alasan logis bisa mendasari Blora sebagai kabupaten miskin karena tidak bisa memiliki aset minyak bumi dan kayu jati sendiri. Pemerintah pusat lah yang justru menikmati hal itu. Di sisi lain, mayoritas penduduknya adalah petani, karena luas wilayah 40 persen adalah sawah. Kurang lebih seluar 72.502.33ha adalah wilayah sawah. Lebih ironis lagi, 64.44 persen dari wilayah sawah itu hanya sawah tadah hujan.

Blora merupakan negeri kaya tapi miskin. Hampir sama seperti daerah lain di Kalimantan Timur, misalnya, sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi tapi dikeruk dan dinikmati orang lain. Penjajahan dan pembodohan menjadi motif yang harus dilawan, termasuk pembodohan di Blora yang merugikan masyarakat.

Sama seperti di Kalimantan Timur, di sana menjadi penghasil minyak bumi tapi juga miskin. Bahkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, pada tahun 2012, mengaku meskipun Indonesia sudah merdeka 65 tahun pada saat itu, daerahnya belum pernah mampu membangun, apalagi di bidang insfrastruktur. Maka, yang paling penting dari hal itu, daerah yang ada minyak buminya harua dillindungi dengan undang-undang.

Lucu dan enah. Lebih ironis lagi, pada tahun 2011, Produk Domestik Regional Daerah (PDRD) per kapita Blora hanya sebesar Rp5,9juta. Tepatnya, PDRD pada tahun 2011 menduduki peringkat ke-33 dari 35 kabupaten di Jawa tengah. Intinya, PDRD itu membuktikan lebih jauh dari PDRD perkapita di wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, pada tahun 2011 seebesar Rp15,4 juta. Maka, inti dari data itu, pada tahun 2011, masyarakat Blora adalah termiskin ketiga di Jawa Tengah.

Lalu, bagaimana di tahun 2014 sampai 2015 nanti? Intinya tetap sama, karena belum ada regulasi berkaitan dengan UU Perminyakan dan kayu jati. Meskipun masyarakat sudah agak maju pendidikannya, karena rata-rata pelajar yang lulus SMA di Blora saat ini mulai kuliah, namun hal itu tidak mempengaruhi PDRD perkapita di Blora.

Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Cabang Blora Ahmad Fauzin mengatakan hal itu tidak bisa ditampik. “Kita harus mengakui bahwa Blora ini dijajah dari dulu. Maka kita pun harus mengakui juga kalau Blora itu kota mati dan miskin. Solusinya, secara regulatif, pemerintah Blora lah yang harus mengeluarkan Blora dari belenggu kemiskinan. Kita sebagai pemuda, mengawal dan mengritisi serta bekerja dan belajar sesuai jobnya masing-masing,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Dia, kemiskinan itu musah negara, maka tugas utama itu di pemerintah. Sudah seharusnya, pemerintah membuat perkembangan dengan menghidupkan ekonomi desa, membantuk sektor pertanian, perdagangan, membantu usaha-usaha kecil menangah. “Pola pikir masyarakat juga harus tidak melulu menjadi PNS, yang paling itu bekerja, apa pun itu,” katanya. (Laporan khusus Redaksi Harianblora.com).

Baca juga: Masyarakat Blora Nilai Kabupaten Blora Sudah Maju.

Artikel Bagus Artikel Ilmiah Berita Laporan Khusus Blora 22:08